CONTOH SURAT KUASA

Makalah, Hukum, Law, Surat Kuasa

SURAT KUASA KHUSUS
No: 02/SK/XII/Pdt/KPLM/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                        : Nindy Prameswari, S.Sos
Umur             : 33 Tahun
Pekerjaan      : Swasta
Alamat          : Jl. Rangkas Belitung No 29 Blitar
Dengan ini memberikan kuasa penuh dan memilih tempat kediaman hukum kepada:
Nama                        : Pandu Permana, S.H, M.H
Umur             : 40 Tahun
Pekerjaan      : Pengacara
Alamat          : berkantor di Jl. Letjen Sutoyo No 50-51 Malang
……………………………………………KHUSUS…………………..……………………Untuk mewakili saya selaku pemberi kuasa sebagai PENGGUGAT dalam perkara perdata sengketa tanah melawan PT. Mitra Karya Mandiri yang diwakili oleh Aji Satria Bagja S.E, perusahaan yang bergerak dibidang Real Estate yang berkantor pusat di Surabaya dan berkantor cabang di jalan Rangkas Belitung No 20 Blitar Jawa Timur sebagai TERGUGAT.
Untuk membela dan mengurus semua kepentingan dan hak-hak pemberi kuasa menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kuitansi pembayaran.
1.        Penerima kuasa diperkenankan bertindak apapun dalam hal hukum kepada orang dan segala masalah yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk menghadap hakim dan jajaran instansi pemerintah.
2.        Penerima kuasa diperkenankan berpekara di Pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan, mengajukan atau menolak saksi-saksi, memberi jawaban, menerima atau menolak perdamaian, memohon Pengadilan Negeri menjalankan keputusan dan memohon turunan keputusan Pengadilan Negeri.
3.        Penerima kuasa diperkenankan membuat atau menandatangani surat dalam bentuk apapun dan melaksanakan segala kepentingan pemberi kuasa, asal tidak bertentangan dan melanggar undang-undang. Apabila diperlukan, penerima kuasa bisa memindahtangankan hak kuasanya sebagian atau keseluruhan kepada orang lain (substitusi) dan berhak menarik kembali kuasa yang dipindahtangankan tersebut.
4.        Penerima kuasa diperkenankan melakukan upaya hukum mulai dari Pengadilan Tingkat 1 hingga Tingkat Kasasi.

     Blitar, 11 Desember 2013
 METERAI 6000Penerima Kuasa                                                                                       Pemberi Kuasa



(Pandu Permana, S.H, M.H)                                                                  (Nindy Prameswari, S.Sos)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MAKALAH HUKUM AGRARIA - SENGKETA TANAH

MAKALAH HUKUM AGRARIA - SENGKETA TANAH BAB  I PENDAHULUAN A.      LATAR BELAKANG Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai ol
Baca Selengkapnya »
Makalah, Hukum, Law, Asas-asas hukum agraria Hukum Agraria PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA Pengertian Hukum Agraria Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas  yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang menga
Baca Selengkapnya »

SISTEM HUKUM ANGLO SAXON DAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL (PHI)

  BAB I PENDAHULUAN A.    Latar belakang Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara ), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersif
Baca Selengkapnya »